Pada 28 Mei lalu, dalam pertemuannya dengan Macron, publik dikejutkan oleh pernyataan Presiden Prabowo mengenai kesiapan mengakui Israel secara bersyarat. Dalam siaran pers, ia menyatakan, “Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.” Ungkapan tersebut, menurut saya, sarat kepentingan pragmatis geopolitik dan di saat yang sama melukai perasaan masyarakat Indonesia atas nama solidaritas terhadap Palestina.
Respon dari berbagai lembaga dan ormas seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah yang mendukung “pengakuan bersyarat” tersebut amat disayangkan. Mereka menganggapnya sebagai wujud konsistensi Indonesia dalam mendukung solusi dua negara (two-state solution). Namun menurut saya, narasi two-state solution yang tampak “moderat” takkan menyelesaikan persoalan. Ia tak lebih dari lagu lama yang telah usang. Justru pernyataan Prabowo dalam pertemuan dengan Macron lebih tampak sebagai bargaining position yang berujung blunder—menjual harga diri bangsa Indonesia demi dilirik mitra-mitra bisnis raksasa.
Pragmatisme Kepentingan Geopolitik
Di balik pernyataan Prabowo soal “pengakuan bersyarat” terhadap Israel, tersembunyi berbagai kepentingan pasar dan politik bilateral. Tercatat 21 kesepakatan bilateral yang sedang “dirayakan” Prabowo bersama Macron—seperti tampak dalam momen bersulang minuman. Narasi two-state solution digunakan agar Indonesia tampak sebagai mitra politik rasional di mata Barat (dimulai dari Prancis), sekaligus tetap seolah menjaga idealisme bangsanya sendiri. Ini merupakan kalkulasi politik dalam momentum geopolitik, dengan menjadikan isu konflik Palestina sebagai kartu diplomasi.
※ 6 Tokoh Pejuang Palestina Alumni Al-Azhar
Dalam konteks geopolitik, pernyataan tersebut juga bisa dibaca sebagai bargaining position Prabowo untuk menempatkan Indonesia sebagai negara terbuka terhadap isu-isu Barat. Dengan demikian, peluang Indonesia untuk memperoleh pengaruh lebih besar di forum-forum internasional dapat terbuka. Kita tahu, Prancis adalah salah satu pemain Eropa pro-Israel yang dipandang mampu menarik dukungan diplomatik dari Barat seperti Washington, London, dan Brussels.
Pernyataan Prabowo juga bisa dipahami sebagai upaya strategic balancing—berusaha menyeimbangkan dua kepentingan besar yang saling bertentangan: antara idealisme domestik dan realisme global, antara moralitas dan solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina dengan peluang diplomasi bersama Israel. Alih-alih menjadi sikap ideal di tengah tragedi pilu konflik Palestina, pernyataan ini justru menjadi blunder—menyalahi sikap moral bangsa dan berpotensi dimanipulasi oleh kekuatan global yang tidak berpihak pada Palestina.
Lagu Lama Solusi Dua Negara
Negara-negara Arab, menurut saya, telah lama dipermainkan oleh AS melalui strategi licik Barat: Abraham Accords. Sejak 2020, normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel—melalui Abraham Accords—seperti UEA, Bahrain, dan belakangan Arab Saudi, jelas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap solidaritas Palestina. Alih-alih menyelesaikan konflik, normalisasi ini justru memperkuat status quo penjajahan Israel atas wilayah Palestina. Abraham Accords menurut saya sejalan dengan two-state solution; keduanya hanyalah lagu lama yang telah usang dan tidak lagi efektif menjadi alat tawar bagi kemerdekaan Palestina.
Pernyataan Presiden Prabowo yang siap “mengakui Israel” jika Israel mengakui Palestina nyaris mustahil untuk diwujudkan karena tiga persoalan yang sangat kompleks: pertama, persoalan wilayah geografis Palestina yang terus menyusut; kedua, konflik mengenai klaim ibu kota di Yerusalem yang belum terselesaikan; dan ketiga, ketimpangan keamanan dan stabilitas antara kedua pihak yang amat merugikan Palestina—termasuk akses terhadap listrik, pangan, sandang, dan ketimpangan kekuatan militer.
Dengan kata lain, meskipun dibungkus dalam istilah “pengakuan bersyarat,” bagaimana mungkin kita bisa menyamakan posisi antara pihak penjajah dan pihak yang dijajah? Akankah kita benar-benar mengakui penjajah hanya demi kepentingan diplomasi? Two-state solution hanyalah alat tawar diplomasi yang cacat. Formulasi kedamaian yang timpang. Kompromi yang terlalu murah dan mudah dimanipulasi. Jangan sampai kita menggadaikan nilai kemanusiaan dan harga diri bangsa demi kepentingan geopolitik dan mitra dagang semata.
